Back To Top

Yayasan Insan Cita Nusantara (YICN) adalah lini pendidikan formal tingkat SMP dan SMK. YICN merupakan ikhtiar untuk menyelenggarakan pendidikan formal.

Cari Blog Ini

Rabu, 18 Oktober 2017

Kode Surat Dan Arsip Kedinasan

Kode Surat Dan Arsip Kedinasan
LAMPIRAN  : KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR      : 78  TAHUN  2012
TENTANG   : TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.
.
 Catatan :
di bawah ini adalah ringkasan TATA KEARSIPAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH yang digunakan untuk kepentingan wilayah sendiri, Penulis menampilkan kode surat menyurat dan kearsifan ini di khususkan seputar wilayah instansi Pendidikan.

 1.  Pengurusan Surat
Pengurusan naskah dinas masuk
Pengurusan naskah dinas masuk meliputi kegiatan yang dilaksanakan oleh unit kearsipan dan tata usaha pengolah. Pada unit kearsipan dilaksanakan melalui kegiatan penerimaan, pengarahan, pencatatan, pengendalian dan penyimpanan.
a)     cara  penyimpanan arsip aktif dilakukan menurut urutan kode klasifikasi.
b)     penyimpanan arsip in aktif dipusatkan pada unit kearsipan.
cara penemuan kembali arsip dapat dilakukan indeks, kode klasifikasi, nomor urut, asal surat, tanggal dan nomor surat.


 2. Sarana Pengurusan Surat
2 Kartu Kendali Surat Keluar1 Kartu Kendali Surat Masuk
4 Lembar Pengantar Arsif Surat


  3 Daftar Pengendali Surat 




3.  Pemberkasan Surat Berdasarkan Kode Klasifikasi
  1. Klasifikasi kearsipan Kementerian Dalam Negeri dan perintah daerah merupakan klasifikasi yang disusun berdasarkan masalah, mencerminkan fungsi dan kegiatan pelaksanaan tugas dari semua satuan organisasi dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri, dan pemerintah daerah yaitu menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dibidang pemerintahan umum dan otonomi daerah, ideologi, politik, pembangunan desa dan agraria, diberi kode angka arab, diperinci secara DECIMAL, dengan mempergunakan TIGA ANGKA DASAR, dilengkapi dengan kode pembantu, kode wilayah dan singkatan nama komponen.
  2. Pola klasifikasi disusun secara berjenjang dengan mempergunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus dalam hubungan masalah, didahului oleh 3 perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola klasifikasi.
  3. Sesuai dengan sifat desimal arsip dikelompokkan dalam 10 pokok masalah, diberi kode 000 s/d 900. Dari 10 pokok masalah ini terlebih dahulu dibedakan antara tugas subtantif (pokok) dan tugas fasilitatif (penunjang). Angka 100 s/d 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 000, 700, 800, dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif diluar masalah pengawasan, kepegawaian dan keuangan. masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggan, seperti protokol urusan dalam dan masalah-masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang negara atau daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Kementerian Dalam Negeri termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya.


Sepuluh masalah tersebut adalah sebagai berikut :
000  Umum
100  Pemerintahan
200  Politik
300  Keamanan dan Ketertiban
400  Kesejahteraan
500  Perekonomian
600  Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
700  Pengawasan
800  Kepegawaian
900  Keuangan
.
Kode alat untuk mengenali masalah yang dikandung dalam arsip, dan disamping itu juga sebagai alat penentu, dimana letak arsip itu dalam urutan hubungan masalahnya pada susunan seluruh arsip dalam simpanan. Kode ini juga menunjukkan adanya urutan sistimatis dari masalah-masalah arsip dan kartu kendali dalam file.
Kode pembantu dimaksud tersebut adalah :
- 01   Perencanaan
- 02   Penelitian
- 03   Pendidikan
- 04  Laporan
- 05  Panitia
- 06  Seminar, Lokakarya, Workshop
- 07  Statistik
- 08  Peraturan perundang-undangan
- 09  Tidak dipakai
Kode wilayah kode untuk menunjukan pembagian wilayah. Dengan memperhatikan prinsip, kode wilayah dimaksud disusun sebagai berikut :
5 Kode Surat Tiap Provinsi
Kode wilayah bagi Provinsi dapat membentuk kode wilayah sendiri untuk Kabupaten/Kota di wilayahnya, sedangkan bagi Kabupaten/Kota dapat membentuk kode wilayah tersendiri untuk Kecamatan diwilayahnya.
Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah diperlukan singkatan nama komponen sebagai berikut :
6 Singkatan nama dalam surat
Untuk mengetahui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani masalah, diperlukan singkatan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat diatur sendiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku






POLA KLASIFIKASI
Padat Karya
000
  UMUM
001
  Lambang
.1
  Garuda
.2
  Bendera Kebangsaan
.3
  Lagu Kebangsaan
.4
  Daerah
.31
  Provinsi
.32
  Kabupaten/Kota
002
  Tanda Kehormatan/Penghargaan untuk pegawai lihat 861.1
003
  Hari Raya/Besar
.1
  Nasional 17 Agustus, Hari Pahlawan, dan sebagainya
.2
  Hari Raya Keagamaan
.3
  Hari Ulang Tahun
.4
  Hari-hari Besar Internasional
004
  Ucapan
005
  Undangan
006
  Tanda Jabatan
.1
  Pamong Praja
.2
  Tanda Pengenal
.3
  Pejabat lainnya
010
  URUSAN DALAM
011
  Gedung Kantor/Termasuk Instalasi Prasarana Fisik Pamong /Kantor Dinas
012
  Rumah Dinas
015
  Penerangan Listrik/Jasa Listrik
016
  Telepon/Faximile/Internet
017
  Keamanan/Ketertiban Kantor
018
  Kebersihan Kantor
019
  Protokol
020
  PERALATAN
021
  Alat Tulis
022
  Mesin Kantor
023
  Perabot Kantor
024
  Alat Angkutan
025
  Pakaian Dinas
028
  Inventaris
030
  KEKAYAAN DAERAH
031
  Sumber Daya Alam
032
  Asset Daerah
040
  PERPUSTAKAAN DOKUMENTASI / KEARSIPAN / SANDI
041
  Perpustakaan
.1
  Umum
.2
  Khusus
.3
  Perguruan Tinggi
.4
  Sekolah
.5
  Keliling
042
  Dokumentasi
045
  Kearsipan
046
  Sandi
047
  Website
048
  Pengelolaan Data
049
  Jaringan Komunikasi Data
050
  PERENCANAAN
051
  Proyek Bidang Pemerintahan, Klasifikasikan Disini : Proyek Prasaran Fisik   Pemerintahan
057
  Bidang Pengawasan
058
  Bidang Kepegawaian
059
  Bidang Keuangan
060
  ORGANISASI / KETATALAKSANAAN
.1
  Program Kerja
061
  Organisasi Instansi Pemerintah (struktur organisasi)
062
  Organisasi Badan Non Pemerintah
065
  Ketatalaksanaan / Tata Naskah / Sistem
066
  Stempel Dinas
067
  Pelayanan Umum / Pelayanan Publik / Analisis
068
  Komputerisasi / Siskomdagri
069
  Standar Pelayanan Minimal
070
  PENELITIAN
077
  Provinsi
078
  Kabupaten/Kota
079
  Kecamatan /Desa
080
  KONFERENSI / RAPAT / SEMINAR
081
  Gubernur
082
  Bupati / Walikota
083
  Komponen, Eselon Lainnya
084
  Instansi Lainnya
090
  PERJALANAN DINAS
094
  Perjalanan Pegawai Termasuk Pemanggilan Pegawai
100
  PEMERINTAHAN
101
  Meliputi: Tata Praja, Legislatif, Yudikatif, Hubungan luar negeri
102
  GDN
110
  PEMERINTAHAN PUSAT
111
  Presiden
112
  Wakil Presiden
113
  Susunan Kabinet
114
  Kementerian Dalam Negeri
120
  PEMERINTAH PROVINSI
.042
  Monografi tambahkan kode wilayah
.1
  Koordinasi
125
  Pembentukan Pemekaran Wilayah
126
  Pembagian Wilayah
127
  Penyerahan Urusan
130
  PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA
134
  Forum Koordinasi Pemerintah Di Daerah
.1
  Muspida
.2
  Forum PAN (Panitian Anggaran Nasional)
.3
  Forum Koordinasi Lainnya
.4
  Kerjasama antar Kabupaten/Kota
135
  Pembentukan / Pemekaran Wilayah
136
  Pembagian Wilayah
137
  Penyerahan Urusan
138
  Pemerintah Wilayah Kecamatan
140
  PEMERINTAHAN DESA / KELURAHAN
141
  Pamong Desa, Meliputi: Pencalonan, Pemilihan, Meninggal, Pengangkatan,  Pemberhenian.
142
  Penghasilan Pamong Desa
143
  Kekayaan Desa
144
  Dewan Tingkat Desa, Dewan Marga, Rembug Desa
145
  Administrasi Desa
146
  Kewilayahan
.1
  Pembentukan Desa/Kelurahan
.2
  Pemekaran Desa/Kelurahan
.3
  Perubahan Batas Wilayah / Perluasan Desa / Kelurahan
.4
  Perubahan Nama Desa / Kelurahan
.5
  Kerjasama Antar Desa / Kelurahan
147
  Lembaga-lembaga Tingkat Desa
148
  Perangkat Kelurahan
.1
  Kepala Kelurahan
.2
  Sekretaris Kelurahan
.3
  Staf Kelurahan
149
  Dewan Kelurahan
.1
  Rukun Tetangga
.2
  Rukun Warga
.3
  Rukun Kampung
150
  LEGISLATIF MPR / DPR / DPD
160
  DPRD PROVINSI TAMBAHKAN KODE WILAYAH
170
  DPRD KABUPATEN TAMBAHKAN KODE WILAYAH
180
  HUKUM
.1
  Kontitusi
.11
  Dasar Hukum
.12
  Undang-Undang Dasar
.2
  GBHN
.3
  Amnesti, Abolisi dan Grasi
190
  HUBUNGAN LUAR NEGERI
200
  POLITIK
210
  KEPARTAIAN
220
  ORGANISASI KEMASYARAKATAN
230
  ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
231
  Ikatan Dokter Indonesia
232
  Persatuan Guru Republik Indonesia
233
  PERSATUAN SARJANA HUKUM INDONESIA
234
  Persatuan Advokat Indonesia
235
  Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
236
  Korps Pegawai Republik Indonesia
237
  Persatuan Wartawan Indonesia
238
  Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia
239
  Organisasi Profesi Dan Fungsional Lainnya
240
  ORGANISASI PEMUDA
241
  Komite Nasional Pemuda Indonesia
242
  Organisasi Mahasiswa
243
  Organisasi Pelajar
250
  ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN
260
  ORGANISASI WANITA
261
  Dharma Wanita
262
  Persatuan Wanita Indonesia
263
  Pemberdayaan Perempuan (wanita)
264
  Kongres Wanita
270
  PEMILIHAN UMUM
300
  KEAMANAN / KETERTIBAN
310
  PERTAHANAN
320
  KEMILITERAN
330
  KEAMANAN
340
  PERTAHANAN SIPIL
350
  KEJAHATAN
360
  BENCANA
361
  Gunung Berapi / Gempa
362
  Banjir / Tanah Longsor
363
  Angin Topan
364
  Kebakaran
.1
  Pemadam Kebakaran
365
  Kekeringan
366
  Tsunami
370
  KECELAKAAN / SAR
400
  KESEJAHTERAAN RAKYAT
401
  Keluarga Miskin
402
  PNPM Mandiri Pedesaan
410
  PEMBANGUNAN DESA
411
  Pembinaan Usaha Gotong Royong
.14
  Pungutan
.2
  Lembaga Sosial Desa (LSD)
.32
  Kuliah Kerja Nyata (KKN)
.33
  Pusat Latihan
.34
  Kursus-Kursus
.35
  Kurikulum / Sylabus
.36
  Ketrampilan
.37
  Pramuka
.4
  Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
.25
  Petunjuk / Pembinaan Pelaksanaan
.3
  Koperasi Desa
.32
  Koperasi Usaha Desa
420
  PENDIDIKAN
.1
  Pendidikan Khusus Klasifikasi Disini Pendidikan Putra/I Irja
421
  SEKOLAH
.1
  Pra Sekolah
.2
  Sekolah Dasar
.3
  Sekolah Menengah
.4
  Sekolah Tinggi
.5
  Sekolah Kejuruan
.6
  Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum
.7
  Kegiatan Pelajar
.71
  Reuni Darmawisata
.72
  Pelajar Teladan
.73
  Resimen Mahasiswa
.8
  Sekolah Pendidikan Luar Biasa
.9
  Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf
422
  Administrasi Sekolah
.1
  Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian, Pendaftaran, Mapras, Perpeloncoan
.2
  Tahun Pelajaran
.3
  Hari Libur
.4
  Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP
.5
  Beasiswa
423
  Metode Belajar
.1
  Kuliah
.2
  Ceramah, Simposium
.3
  Diskusi
.4
  Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur
.5
  Kurikulum
.6
  Karya Tulis
.7
  Ujian
424
  Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor
  Klasifikasi Disini: Guru Teladan
425
  Sarana Pendidikan
.1
  Gedung
.11
  Gedung Sekolah
.12
  Kampus
.13
  Pusat Kegiatan Mahasiswa
.2
  Buku
.3
  Perlengkapan Sekolah
426
  Keolahragaan
.1
  Cabang Olah Raga
.2
  Sarana
.21
  Gedung Olah Raga
.22
  Stadion
.23
  Lapangan
.24
  Kolam renang
.3
  Pesta Olah Raga, Klasifikasi Disini: PON, Porsade, Olimpiade, dsb
.4
  KONI
427
  Kepramukaan Meliputi: Organisasi Dan Kegiatan Remaja
  Klasifikasi Disini: Gelanggang Remaja
428
  Kepramukaan
429
  Pendidikan  Kedinasan Untuk Depdagri, Lihat 890
430
  KEBUDAYAAN
431
  Kesenian
.1
  Cabang Kesenian
.2
  Sarana
.21
  Gedung Kesenian
432
  Kepurbakalaan
433
  Sejarah
434
  Bahasa
435
  Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
440
  KESEHATAN
441
  Pembinaan Kesehatan
442
  Obat-obatan
443
  Penyakit Menular
444
  Gizi
445
  Rumah Sakit, Balai Kesehatan, PUSKESMAS, PUSKESMAS Keliling, Poliklinik
446
  Tenaga Medis
448
  Pengobatan Tadisional
450
  AGAMA
451
  Islam
.1
  Peribadatan
.11
  Sholat
.12
  Zakat Fitrah
.13
  Puasa
.14
  MTQ
.2
  Rumah Ibadah
.3
  Tokoh Agama
.4
  Pendidikan
.41
  Tinggi
42
  Menengah
.43
  Dasar
.44
  Pondok Pesantren
.45
  Gedung Sekolah
.46
  Tenaga Pengajar
.47
  Buku
.48
  Dakwah
.49
  Organisasi / Lembaga Pendidikan
.5
  Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb
.6
  Peradilan
.7
  Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
.8
  Mazhab
456
  Urusan Haji
.1
  ONH
.2
  Manasik
460
  SOSIAL
463
  Kesejahteraan Anak / Keluarga
.1
  Anak Putus Sekolah
.2
  Ibu Teladan
.   3
  Anak Asuh
464
  Pembinaan Pahlawan
465
  Kesejahteraan Sosial
.1
  Lanjut Usia
.2
  Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi
466
  Sumbangan Sosial
.1
  Korban Bencana
.2
  Pencarian Dana Untuk Sumbangan
.3
  Meliputi: Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazar, dsb
.4
  Panti Asuhan
.5
  Panti Jompo
467
  Bimbingan Sosial
.1
  Masyarakat Suku Terasing Meliputi: Bimbingan, Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman
468
  PMI
469
  Makam
470
  KEPENDUDUKAN
471
  Pendaftaran Penduduk
472
  Pencatatan Sipil
.1
  Kelahiran, Kematian Dan Advokasi
.11
  Kelahiran
.12
  Kematian
.13
  Advokasi Kelahiran Dan Kematian
.2
  Perkawinan, Peceraian Dan Advokasi
473
  Informasi Kependudukan
.1
  Teknologi Informasi
.11
  Perangkat Keras
.12
  Perangkat Lunak
.13
  Jaringan Komunikasi Data
.2
  Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
480
  MEDIA MASSA
481
  Penerbitan
.1
  Surat Kabar
.2
  Majalah
.3
  Buku
.4
  Penerjemahan
482
  Radio
485
  Pers
.1
  Kewartawanan
.2
  Wawancara
.3
  Informasi Nasional
500
  PEREKONOMIAN
510
  PERDAGANGAN
520
  PERTANIAN
522
  Kehutanan
523
  Perikanan
524
  Peternakan
525
  Perkebunan
530
  PERINDUSTRIAN
539
  Perusahaan Daerah / BUMD/BULD
540
  PERTAMBANGAN / KESAMUDRAAN
541
  Minyak Bumi / Bensin
546
  Geologi
.1
  Vulkanologi
.11
  Pengawasan Gunung Berapi
.2
  Sumur Artesis, Air Bawah Tanah
550
  PERHUBUNGAN
551
  Perhubungan Darat
552
  Perhubungan Laut
553
  Perhubungan Udara
554
  Pos
555
  Telekomunikasi
556
  Pariwisata dan Rekreasi
560
  TENAGA KERJA
.1
Pengangguran
561
UPAH
562
PENEMPATAN TENAGA KERJA, TKI
563
LATIHAN KERJA
564
TENAGA KERJA
.1
Butsi
.2
Padat Karya
570
PERMODALAN
580
PERBANKAN/ MONETER
581
  Kredit
582
  Investasi
590
  AGRARIA
593
  Pengurusan Hak-Hak Tanah
600
  PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAKERJAAN
610
  PENGAIRAN
611
  Irigasi
620
  JALAN
630
  JEMBATAN
640
  BANGUNAN
650
  TATA KOTA
670
  KETENAGAAN
671
  Listrik
.21
  PLTA  ( Pembangkit  Listrik Tenaga Air )
.22
  PLTD  ( Pembangkit Listrik Tenaga Diesel )
.23
  PLTG P ( Pembangkit Listrik Tenaga Gas )
.24
  PLTM ( Pembangkit  Listrik Tenaga Matahari )
.25
  PLTN ( Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir )
.26
  PLTPB ( Pembangkit Listrik Tenaga Uap )
690
  AIR MINUM
700
  PENGAWASAN
701
  Bidang Urusan Dalam
702
  Bidang Peralatan
703
  Bidang Kekayaan Daerah
704
  Bidang Perpustakaan / Dokumentasi / Kearsipan Sandi
705
  Bidang Perencanaan
706
  Bidang Organisasi / Ketatalaksanaan
707
  Bidang Penelitian
708
  Bidang Konferensi
709
  Bidang Perjalanan Dinas
710
  BIDANG PEMERINTAHAN
720
  BIDANG POLITIK
727
  Bidang Pemilihan Umum
730
  BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
740
  BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
750
  BIDANG PEREKONOMIAN
760
  BIDANG PEKERJAAN UMUM
780
  BIDANG KEPEGAWAIAN
781
  Bidang Pengadaan Pegawai
782
  Bidang Mutasi Pegawai
783
  Bidang Kedudukan Pegawai
784
  Bidang Kesejahteran Pegawai
785
  Bidang Cuti
786
  Bidang Penilaian
787
  Bidang Tata Usaha Kepegawaian
788
  Bidang Pemberhentian Pegawai
789
  Bidang Pendidikan Pegawai
790
  BIDANG KEUANGAN
791
  Bidang Anggaran
792
  Bidang Otorisasi
793
  Bidang Verifikasi
794
  Bidang Pembukuan
795
  Bidang Perbendaharaan
796
  Bidang Pembina Kebendaharaan
797
  Bidang Pendapatan
799
  Bidang Bendaharaan
800
  KEPEGAWAIAN
810
  PENGADAAN
820
  MUTASI
822
  Kenaikan Gaji Berkala
823
  Kenaikan Pangkat / Pengangkatan
824
  Pemindahan / Pelimpahan / Perbantuan
825
  Datasering dan Penempatan Kembali
826
  Penunjukan Tugas Belajar
828
  Mutasi Dengan Instansi Lain
830
  KEDUDUKAN
  Meliputi:
831
  Perhitungan Masa Kerja
832
  Penyesuaian Pangkat / Gaji
833
  Penghargaan Ijazah / Penyesuaian
834
  Jenjang Pangkat / Eselonering
840
  KESEJAHTERAAN PEGAWAI
  Meliputi:
841
  Tunjangan
.1
  Jabatan
.2
  Kehormatan
.3
  Kematian/Uang Duka
.4
  Tunjangan Hari Raya
.5
  Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
.6
  Keluarga
.7
  Sandang, Pangan, Papan (Bapertarum)
842
  Dana
.1
  Taspen
.2
  Kesehatan
. 3
  Asuransi
843
  Perawatan Kesehatan
844
  Koperasi / Distribusi
845
  Perumahan/Tanah
846
  Bantuan Sosial
850
  CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti
  Diluar Tanggungan Negara dan Cuti Alasan Lain
860
  PENILAIAN
861
  Penghargaan
.1
  Bintang/Satyalencana
.2
  Kenaikan Pangkat Anumerta
.3
  Kenaikan Gaji Istimewa
.4
  Hadiah Berupa Uang
.5
  Pegawai Teladan
862
  Hukuman
863
  Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
864
  Ujian Dinas
865
  Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
  Meliputi: Petunjuk Pelaksanaan Hidup Sederhana, Penilaian Kekayaan Pribadi. (LP2P )
870
  TATA USAHA KEPEGAWAIAN
871
  Formasi
872
  Bezetting/Daftar Urut Kepegawaian
873
  Registrasi
.1
  NIP
.2
  KARPEG
.3
  Legitiminasi/Tanda Pengenal
.4
  Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu
874
  Daftar Riwayat Pekerjaan
875
  Kewenangan Mutasi Pegawai
876
  Penggajian
.1
  SKPP
877
  Sumpah/Janji
878
  Korps Pegawai
880
  PEMBERHENTIAN PEGAWAI
  Meliputi Atas  Pemberhentian,Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena
  Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tnggu Untuk
  Sementara Waktu dan Pemberhentian Tidak Dengan  Hormat
881
  Permintaan Sendiri
882
  Dengan Hak Pensiun
883
  Karena Meninggal
884
  Alasan Lain
885
  Uang Pesangon
886
  Uang Tunggu
887
  Untuk Sementara Waktu
888
  Tidak Dengan Hormat
890
  PENDIDIKAN PEGAWAI
  Meliputi:
891
  Perencanaan
892
  Pendidikan _Egular / Kader
893
  Pendidikan dan Pelatihan / Non Reguler
894
  Pendidikan Luar Negeri
895
  Metode
896
  Tenaga Pengajar / Widyaiswara/Narasumber
897
  Administrasi Pendidikan
898
  Fasilitas Belajar
899
  Sarana
900
  KEUANGAN
910
  ANGGARAN
920
  OTORISASI / SKO
930
  VERIFIKASI
940
  PEMBUKUAN
950
  PERBENDAHARAAN
960
  PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
961
  Pemeriksaan Kas Dan Hasil Pemeriksaan Kas
970
  PENDAPATAN
990
  BENDAHARAWAN
.
Penyusutan  Arsip
Penyusutan untuk menghemat tempat penyimpanan dan biaya serta menghemat waktu   dalam usaha penemuan kembali arsip yang disimpan. Penyusutan dilakukan oleh Tata Usaha Pengolah
1.  Tata Usaha Pengolah
  • secara teratur mengadakan penelitian untuk menentukan arsip inaktif.
  • memisah-misahkan arsip yang dapat dimusnahkan dan yang akan dikirim ke penyimpanan.
  • menata arsip inaktif yang akan diserahkan ke penyimpanan dalam file tersendiri.
  • pada waktu yang telah ditentukan,mengirim arsip inaktif tersebut kepada penyimpanan.
2.  Unit Kearsipan
Secara teratur melakukan penelitian arsip yang sudah melampaui jadwal retensi.
Pemusnahan dan Penyerahan arsip.



Secara Dasar di bawah ini:


I. Klasifikasi Dasar :
   000 Umum
   100 Pemerintahan
   200 Politik
   300 Keamanan / Ketertiban
   400 Kesejahteraan Rakyat
   500 Perekonomian
   600 Pekerjaan Umum Dan Ketenagaan
   700 Pengawasan
   800 Kepegawaian
   900 Keuangan
II. Klasifikasi Rincian Singkat
   000 Umum
   010 Urusan Dalam
   020 Peralatan
   030 Kekayaan Daerah
   040 Perpustakaan / Dokumen/ Kearsipan/ Sandi
   050 Perencanaan
   060 Organisasi / Ketatalaksanaan
   070 Penelitian
   080 Konperensi
   090 Perjalanan Dinas

  100 Pemerintahan
          110 Pemerintahan Pusat
          120 Pemda Tk.I
          130 Pemda Tk.II
          140 Pemerintah Desa
          150 Dpr-Mpr
          160 Dprd Tk.I
          170 Dprd Tk.II
          180 Hukum
          190 Hubungan Luar Negeri
   200 Politik
          210 Kepartaian
          220 Organisasi Kemasyarakatan
          230 Organisasi Profesi & Fungsional
          240 Organisasi Pemuda
          250 Organisasi Buruh, Tani, Nelayan
          260 Organisasi Wanita
          270 Pemilihan Umum
          280 -
          290 -

   300 Keamanan / Ketertiban
          310 Pertahanan
          320 Kemiliteran
          330 Keamanan
          340 Pertahanan Sipil
          350 Kejahatan
          360 Bencana
          370 Kecelakaan
          380 -
          390 -
   400 Kesejahteraan Rakyat
          410 Pembangunan Desa
          420 Pendidikan
          430 Kebudayaan
          440 Kesehatan
          450 Agama
          460 Sosial
          470 Kependudukan
          480 Media Massa
          490 -








   500 Perekonomian
          510 Perdagangan
          520 Pertanian
          530 Perindustrian
          540 Pertambangan Kesamudraan
          550 Perhubungan
          560 Tenaga Kerja
          570 Permodalan
          580 Perbankan / Moneter
          590 Agraria

   600 Pekerjaan Umum & Ketenagaan
          610 Pengairan
          620 Jalan
          630 Jembatan
          640 Bangunan
          650 Tata Ruang Kota
          660 Tata Lingkungan
          670 Ketenagaan
          680 Peralatan
          690 Air Minum

   700 Pengawasan
          710 Bidang Pemerintahan
          720 Bidang Politik
          730 Bidang Keamanan / Ketertiban
          740 Bidang Kesra
          750 Bidang Perekonomian
          760 Bidang Pekerjaan Umum
          770 -
          780 Bidang Kepegawaian
          790 Bidang Keuangan

   800 Kepegawaian
          810 Pengadaan
          820 Pengangkatan & Mutasi
          830 Kedudukan
          840 Kesejahteraan
          850 Cuti
          860 Penilaian
          870 Tata Usaha
          880 Pemberhentian
          890 Pendidikan

   900 Keuangan
          910 Anggaran
          920 Otorisasi
          930 Verivikasi
          940 Pembukuan
          950 Perbendaharaan
          960 Pembinaan Kebendaharaan
          970 Pendapatan
          980 -
          990 Bendaharawan





Pola Klasifikasi Nomor Surat Dinas Pendidikan
Pola Klasifikasi Nomor Surat Dinas Pendidikan dan Instansi terkait.
Kode
Urusan / Tentang / Uraian.
420
 PENDIDIKAN
420.1
 Pendidikan khusus.Klasifikasi di sini:Pendidikan Putra-2 Irian Jaya
421
 Sekolah /Perguruan Tinggi
421.1
 Pra Sekolah /play group
421.2
 Sekolah Dasar
421.3
 Sekolah Menengah
421.4
 Sekolah Tinggi
421.5
 Sekolah Kejuruan 
421.6
 Kegiatan Sekolahan,Dies Natalis,Lustrum
421.61
 Perguruan tinggi (PT)
421.7
Kegiatan Pelajar
421.71
Reuni Darmawisata
421.72
Pelajar Teladan 
421.73
Resimen Mahasiswa(MENWA)
421.74
Kunjungan Ilmiah
421.75
Class meeting
421.76
Ekstra kurikuler
421.77
Pendidikan luar sekolah  
421.8
Sekolah Pendidikan Luar Biasa
421.9
Pendidikan Luar Sekolah/Pemberantasan Buta Huruf
422
Administrasi Sekolahan
422.1
Persyaratan Masuk Sekolah,testing,Ujian,Pendaftaran,mapram,perpeloncoan.
422.2
Tahun Pelajaran / Tahun Akademik 
422.3
Hari Libur
422.4
Uang Sekolah-Klasifikasikan disini SPP
422.5
Beasiswa 
422.6
SPMA,BOP
422.7
Biaya belajar mandiri (BBM)
422.8
Masa orientasi siswa
422.9
Orientasi kampus /OPSPEK
423
Metode Belajar
423.1
Kuliah 
423.2
Ceramah,Simposium
423.3
Diskusi
423.4
Kuliah Lapangan,Widyawisata,KKN
423.5
Kurikulum 
423.6
Karya Tulis
423.7
Ujian
423.8
PKL
423.9
Praktek Industri
423.10
Kurikulum berbasis kompetensi (KBK)
423.11
Sylabusi
423.12
Tes Hasil Belajar (THB)
424
Tenaga Pengajar,Guru,Dosen,Dekan,Rektor

Klasifikasikan disini:Guru Teladan
424.1
Pengawas sekolah
424.2
Tenaga Administrasi
425
Sarana Pendidikan
425.1
Gedung
425.11
Gedumg Sekolah
425.12
Kampus
425.13
Pusat Kegiatan Mahasiswa
425.2
Buku
425.3
Perlengkapan Sekolah
426
Keolahragaan
426.1
Cabang Olahraga 
426.2
Sarana  
426.3
Perkumpulan olahraga (PSSI, PELTI )
426.31
Gedung olah raga
426.32
Stadion
426.33
Lapangan
426.34
Kolam renang
426.4
Pesta olah-raga klasifikasi disini::PON,Porsade,Olimpiade,dan sebagainya
426.5
Hobby
426.6
Instruktur pelatih
427
Kepemudaan Meliputi organisasi dan Kegiatan Remaja. Klasifikasikan disini: Gelanggang remaja, Karang Taruna
428
Kepramukaan klasifikasikan disini :Persami, Jambore, Lomba tingkat, Raimuna
429
Pendidikan kedinasan Untuk Departement Dalam Negri lihat 890
430
Kebudayaan 



420 PENDIDIKAN
       .1 Pendidikan Khusus Klasifikasi disini Pendidikan Putra/I Irja

421 Sekolah
       .1 Pra Sekolah
       .2 Sekolah Dasar
       .3 Sekolah Menengah
       .4 Sekolah Tinggi
       .5 Sekolah Kejuruan
       .6 Kegiatan Sekolah, Dies Natalis Lustrum
       .7 Kegiatan Pelajar
       .71 Reuni Darmawisata
       .72 Pelajar Teladan
       .73 Resimen Mahasiswa
       .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa 
       .9 PLS / Pemberantasan Buta Huruf

422 Administrasi Sekolah
      .1 Persyaratan Masuk Sekolah, Testing, Ujian,Pendaftaran, Mapras, peloncoan
      .2 Tahun Pelajaran
      .3 Hari Libur
      .4 Uang Sekolah, Klasifikasi Disini SPP
      .5 Beasiswa

423 Metode Belajar
       .1 Kuliah
       .2 Ceramah, Simposium
       .3 Diskusi
       .4 Kuliah Lapangan, Widyawisata, KKN, Studi Tur
       .5 Kurikulum
       .6 Karya Tulis
       .7 Ujian

424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Dekan, Rektor (Klasifikasi Disini: Guru Teladan)

425 Sarana Pendidikan
       .1 Gedung
       .11 Gedung Sekolah
       .12 Kampus
       .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
       .2 Buku
       .3 Perlengkapan Sekolah

426 Keolahragaan
       .1 Cabang Olah Raga
       .2 Sarana
       .21 Gedung Olah Raga
       .22 Stadion
       .23 Lapangan
       .24 Kolam renang
       .3 Pesta Olah Raga, Klasifikasi nya: PON, Porsade, Olimpiade,
       .4 KONI

427 Kepramukaan Meliputi: Organisasi dan Kegiatan Remaja (Klasifikasi Disini: Gelanggang Remaja)

428 Kepramukaan

429 Pendidikan Kedinasan Untuk Depdagri, Lihat 890

450 AGAMA

451 Islam
       .1 Peribadatan
       .11 Sholat
       .12 Zakat Fitrah
       .13 Puasa
       .14 MTQ
       .2 Rumah Ibadah
       .3 Tokoh Agama
       .4 Pendidikan
       .41 Tinggi
       .42 Menengah
       .43 Dasar
       .44 Pondok Pesantren
       .45 Gedung Sekolah
       .46 Tenaga Pengajar
       .47 Buku
       .48 Dakwah
       .49 Organisasi / Lembaga Pendidikan
       .5 Harta Agama Wakaf, Baitulmal, dsb
       .6 Peradilan
       .7 Organisasi Keagamaan Bukan Politik Majelis Ulama
       .8 Mazhab 


Selain di atas tadi, biasanya untuk masalah Kepegawaian ada nomornya sendiri. Nomor surat kepegawaian adalah /800/.

000  Umum
100  Pemerintahan
200  Politik
300  Keamanan dan Ketertiban
400  Kesejahteraan
500  Perekonomian
600  Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
700  Pengawasan
800  Kepegawaian
900  Keuangan

Bagaimana cara penulisannya sendiri? Setiap instansi pasti berbeda-beda, karena memang tidak ada aturan khusus. Tetapi yang paling banyak adalah:

Nomor Surat/Kode Surat/Nama Instansi/Bulan/Tahun

Contoh :

001/421.1/SMKIC/X/2017
:)
:(
=(
^_^
:D
=D
|o|
@@,
;)
:-bd
:-d
:p